Forum Komunikasi Non-ASN Jateng Gelar Konsolidasi Merespon Penghapusan Tenaga Honorer

0
548

Kendal, Harianjateng.com- Forum Komunikasi Tenaga Non-ASN Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah  menggelar Konsolidasi tahun 2022 dengan tema “Berjuang Bersama Tinggalkan Ego Kita”, Sabtu (18/06/2022) bertempat di Gedung Wanita Lingkungan Setda Kendal, Jawa Tengah.

 

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal, Wahyu Hidayat, Kepala Komunikasi Paguyupan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Jateng, Agus Priyono, Kepala Paguyupan TPK Kendal, Ketua Paguyupan TPK Kendal, Subkhan dan diikuti oleh perwakilan pegawai Non-ASN Kabupaten/Kota se-Jateng.

Acara ini dilakukan  sebagai tindaklajut rapat koordinasi yang sudah dilakukan pada 31 Mei 2022 yang lalu di Aula DPUPR Kendal untuk merespon terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185 M.SM.02.03/2022.

Dalam sambutannya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal, Wahyu Hidayat, akan berikan rekomendasi dukungan kepada para Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) atau pegawai honorer yang ada di Kendal yang saat ini sedang memperjuangkan nasib mereka.

Dalam kesempatan itu, Wahyu menyampaikan bahwa jumlah pegawai Non- ASN atau pegawai honorer yang ada di kendal jumlahnya ada sekitar 2.664 orang, meliputi dari berbagai formasi, diantaranya pegawai honorer di kesehatan, administrasi, draiver, keamanan dan lain sebagainya.

“Kita akan dukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan temen- teman pegawai non-ASN ini dan kita akan menyalurkan rekomendasi ke teman-teman agar segera ada solusi yang terbaik bagi teman- teman,” tutur Kepala BKPP Kendal.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, bahwa  kebijakannya itu dari pusat, sehingga tidak bisa berbuat banyak, namun ia hanya bisa mendukung dan mensuport serta memberikan rekomendasi dukungannya kepada para pegawai honorer di Kendal. “Keberadaan mereka di lingkup Pemda masih sangat dibutuhkan, namun karena ini aturan dari pusat kita tidak bisa berbuat banyak terkait hal itu,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Non-ASN Jateng, Agus Priyono mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menyatukan suara dan menyamakan persespi untuk merespon terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. B/185 M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dianggapnya meresahkan seluruh pegawai honorer di Pemda maupun pusat.

“Saya berharap, nanti suara kami bisa didengar dan kami benar- benar dianggap ada dan dianggap menjadi bagian dari kepemerintahan. Kita akan terus berjuang dan menyampaikan aspirasi teman- teman dari mulai tingkat daerah sampai provinsi hingga sampai ke pusat,” kata Agus Priyono.

Agus mengungkapkan,  di Jawa Tengah ada 100 ribu lebih pegawai honorer yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Jateng dari berbagai formasi dan yang selama ini belum terdangar di telingga Pemerintah Pusat.

“Rencana dalam waktu dekat ini aspirasi teman- teman akan kita bawa ke tingkat Provinsi dan akan kita teruskan hingga sampai ke kementerian dan DPR RI. Hampir di seluruh kepemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota di Jateng itu mendukung sepenuhnya atas apa yang sudah kita lakukan saat ini,” terang Agus Priyono.

Agus juga berharap, dengan adanya konsolidasi ini teman- teman pegawai Non- ASN di tingkat Jateng bisa menyatukan suara dan apa yang dilakukan saat ini itu bisa di dengar oleh Pemerintah Pusat. “Saya berharap pergerakan teman- teman ini bisa menjadi bahan perrimbangan Pemerintah pusat untuk menetukan kebijakan- kebijakan yang akan diambil nantinya,” tandasnya.

Sedangkan, Ketua Paguyupan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) atau Non-ASN Kendal, Subkhan mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan legislatif dan eksekutif Kendal, yang mana semua sangat mensuport dan mendukung. Kemudian meminta untuk terus berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait.

“Usai diadakannya konsolidasi ini saya berharap seluruh pegawai non- ASN di Jateng bisa menyatukan suara dan semakin menyatu untuk apa yang menjadi cita- cita bersama ini bisa terwujud. Usai kpnsolidasi ini langkah pertama yang akan kuta tempuh yaitu melakuakan komunikasi ke Gubernur, DPD hinga sampai ke pusat,” pungkas Subkhan.

Adapun hasil dari konsolidasi menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu untuk menguatkan data pegawai Non-ASN di Kabupaten/Kota masing-masing, Penguatan Keorganisasian Tingkat Jateng, dan Memperkuat Konsolidasi Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Red-HJ99/KM