Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Abdul Kholik Sebut PKRT Garda Terdepan di Masyarakat

0
64

Purbalingga, Harianjateng.com- Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si., Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah sosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (PKRT) Kabupaten Purbalingga pada 1 Juni 2022 yang dilaksanakan di Hotel Owabong Purbalingga dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Camat Bojongsari, Titis Panjer Rahino, Dewan Pembina PKRT Kabupaten Purbalingga, Siswo A. Hidayat dan Ketua PKRT Kabupaten Purbalingga, Sukamto serta mayoritas anggota PKRT Kabupaten Purbalingga.

Empat Pilar MPR RI penting disosialisasikan kepada PKRT Kabupaten Purbalingga sekaligus untuk dapat menggali berbagai permasalahan masyarakat, khususnya di  Purbalingga yang tentu saja dapat dirasakan langsung oleh para Ketua RT. Permasalahan yang nyata antara lain terkait kemiskinan, Kesehatan dan lain sebagainya.

Hal itu diterangkan oleh DPD RI Abdul Kholik saat dihubungi oleh rekan media, Senin (20/6/2022). Menurut Abdul kholik, bahwa  problem kemiskinan, kesehatan dan lain sebagainya tentu haruslah berbasis data. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti kepada pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Menurut Abdul Kholik, Ketua RT sebagai garda terdepan sangat penting perannya di masyarakat dan harus mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah.

“Perang Ketua RT sangatlah penting bagi masyarakat, maka, DPD RI yang berperan sebagai penyambung aspirasi daerah ke pusat dapat mendorong pemerintah untuk memberikan support berupa bantuan atau hibah,” tutur Abdul Kholik.

Camat Bojongsari  mengatakan, merasa bangga dapat diundang dan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada wakilnya di DPD RI, mengingat fakta masalah di lapangan sangatlah kompleks dan butuh bantuan untuk dapat menyelesaikannya.

Pembina dan Ketua Kabupaten Purbalingga PKRT sangat menyambut baik upaya Abdul Kholik untuk mendorong pemerintah memberikan hibah kepada PKRT.

Senator asal Cilacap ini juga menyebut bahwa administrasi yang diperlukan oleh PKRT salah satunya adalah badan hukum, apakah berupa yayasan atau bentuk yang lain. Agar dapat masuk dalam mekanisme penerima bantuan atau hibah dan dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah atau bahkan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan berbagai permasalah di masyarakat.

Red-HJ99/KM