Prof. Agus Surono : KPK Tak Perlu Ragu Tuntaskan Dugaan Kasus Formula E

0
86

Jakarta, Harianjateng.com– Guru Besar Universitas Pancasila, Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Terkait opini yang berkembang liar di masyarakat soal dugaan upaya politis dalam penanganan kasus tersebut, akan terbukti di pengadilan.

 

“KPK harus tegak lurus dan tak perlu ragu menyidik kasus Formula E. Nantinya masyarakat juga akan mendukung jika KPK menerapkan asas prudent (kehati-hatian) atas process of law ini berjalan,” tutur Prof. Agus dalam diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Wartawan Metropolitan, dengan tema “Formula E: Membongkar Pengadilan Opini, Membedah Fakta Pidana”, Kamis (13/10/2022).

 

Dalam diskusi ini turut hadir Guru Besar Unpad Prof Romli Astasasmita, dan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Salestinus.

 

Menurut Prof. Agus Surono, dalam dugaan korupsi Formula E relevan dan murni kasus hukum (pure of law). Maka dari itu, KPK sudah tepat jika menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

“Hukum harus dipisahkan dengan anasir non hukum. Saya berbicara sebagai pakar hukum harus tegak lurus bicara soal penegakan hukum,” katanya.

 

 

“Tidak ada campur tangan soal politis. Saya yakinkan saya tak bisa diintervensi,” tegas Guru Besar Universitas Pancasila ini.

 

Ia juga meminta KPK tak perlu ragu mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Formula E. KPK jangan sampai terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan fakta hukum yang ada.

 

“Kalau saya boleh mengutip istilah Jawa, ‘nek wani yo ojo wedi-wedi, nek wedi yo ojo wani-wani’ (kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani). Kalau memang demi kemaslahtan bangsa, jangan ragu proses, penegakkan hukum harus dilakukan,” tegas Prof Agus Surono.

 

Lebih lanjut Prof. Agus menegaskan, kasus Formula E jelas merupakan penegakan hukum. Karena KPK menemukan indikasi awal penyalahgunaan dana dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

 

“Khittahnya ini penegakan hukum, sekarang bolanya ada di KPK,” tutup Prof Agus Surono.

 

Red-HJ99/HM